Kupang, BuserTimur = Desa Fatukona, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT rupanya menarik untuk disimak dari sudut pandang masalah dugaan penyelewengan dana desa.
Pasalnya dari sejumlah point pengaduan yang dilayangkan masyarakat Desa Fatukona kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Oelmasi terkait dugaan penyelewengan dana desa Fatukona senilai 1,6 M pada beberapa bulan yang lalu, terdapat 1 point yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, BUMDES Fatukona mulai dikelola pada tahun 2019 dengan penanaman modal dari desa senilai Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta) kini menjadi mubazir.
Sejumlah barang-barang sembako yang dijual dengan menyewa rumah, Welem Sau (Adik kandung mantan sekretaris desa yang kini menjabat sebagai Bendahara Desa) terdapat beberapa barang yang telah rusak dan bahkan tidak ada lagi ketersediaan barang-barang.
Selain mubazir, terkait pengelolaan BUMDES sejak 2019-2022 tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban atas hasil yang dicapai apakah ada keuntungan atau kerugian kepada pemerintah Desa setempat.
Laporan pertanggung-jawaban BUMDES sebagiamana diberitakan sebelumnya dalam klarifikasi di kantor Camat Takari, mantan sekretaris Desa, Petrus Sau mengakui bahwa benar untuk BUMDES Fatukona tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban.
Menanggapi hal dimaksud, Kepala Desa Fatukona, Melki J. Tabelak S.Kep.,M.Kep yang baru mejabat beberapa bulan kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya sudah memanggil seluruh pengurus BUMDES
"Kita sudah panggil ketua dan seluruh pengurus BUMDES untuk segera memasukan laporan pertanggung jawaban batas tanggal 31 Maret 2022,"Ujar Melki
Dilanjutkanya, bahwa jika lewat tanggal yang di tetapkan dalam rapat dimaksud belum ada laporan pertanggung jawaban maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
"Kita minta segera masukan LPJ batas akhir bulan Maret dan jika lewat saya akan bersurat ke inspektorat dan BPK agar bisa segera audit khusus BUMDES Fatukona,"Tegas Kades Fatukona.(Etmon/Red)
