Garut, BuserTimur = Menjelang kontestasi demokrasi Nasional 2024, hiruk pikuk politik nasional berbanding lurus (koheren) dan paralalel ke daerah, baik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Fenomena ini tidak lepas dari "hukum besi" kekuasaan ; "bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan", karena kekuasaan wajib direbut sesuai praksis politik maka segala sumber daya politik dari "hulu hingga hilir" di optimalkan secara massive, sistematik dan terstruktur untuk meraih simpati rakyat.
Rakyat sebagai penyumbang" Insentif Elektoral" seakan kembali di bujuk rayu agar menyumbangkan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara untuk menetentukan sikap memilih calon pemimpin bangsa hingga kepala daerahnya masing-masing.
Narasi politik ini bukan hanya menggaung secara kultural, melainkan lebih jauh narasi politik ini di bangun secara kokoh dan fundamental oleh amanat konstitusional diantranya UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung serentak dan Pemilihan Legislatif. Ekses kehadiran UU itu ( UU 10/2016),terdapat kegalauan politik warga negara khususnya warga Garut terkait amanat Pasal 201 yang menyatakan : Pengisian kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati/Walikota hasil pemilihan Kepala daerah 2017- 2018 akibat demisionernya Gubernur, Bupati, atau Walikota tersebut oleh Pejabat (PJ) Gubernur/Bupati/Walikota.
Sebagaimana kita ketahui untuk PJ Gubernur diangkat Pejabat Eselon 2 Tinggi Madya, sementara pengangkatan PJ Bupati dan Walikota ditetapkan dari Unsur Pejabat Tinggi eselon II Pratama.
Dalam suasana kebathinan politik jelang "Lengser Ke Prabon nya " Bupati Garut Rudi Gunawan secara konstitusional di Tahun 2023.
Ketua DPW Media Online Indonesia (MOI) dan Perkumpulan Media Online Indonesia Bro Tommy menegaskan : "Sebagai insan pers dan aktivis, alangkah baikanya semua stake maupun Share Holders politik di kabupaten Garut khususnya dan Jabar hingga Depdagri" Umumnya, menyiapkan segala Proses transisi jelang peralihan kekuasaan lokal di tahun 2023 dari Bupati Definitif ke PJ Bupati sebagai pematangan sekaligus pemantapan Cipta Kondisi Yang Stabil", ungkapnya
Bro Tomy juga berharap agar Presiden Jokowi, Gubernur hingga Kemendagri mendengarkan "denyut Nadi dan Aliran Darah Warga Garut" untuk mengangkat PJ Bupati Garut 2023 Dari kalangan Pituin orang Garut asli " Nya alusnamah Presiden ,Gubernur dan kemendagri, lebih bijak dan menghargai kearifan lokal,supaya PJ teh kahayangmah diangkat ti putra daerah" masa sumberdaya birokrat kita kekurangan stok untuk menjadi pemimpin daerah nya sendiri,kita liat lah jangan munafik ada pak Sekda Nurdin Yana, beliau kan Panglima Birokrasi lokal sekaligus kordinator bendahara Umum Daerah (Lih Permendagri 13/2006)", tegasnya menutup pembicaraan dalam Logat sunda yang khas.(**)
