.jpg) |
BT.COM | LEWOLEBA -- Merasa prihatin atas kondisi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lembata yang terus mengalami penurunan, Forum Penyelamat Lewotanah Lembata ( FP2L), melalui seruan publiknya meminta pihak pemerintah setempat, agar meninjau kembali kebijakan pemberian tunjangan -tunjangan DPRD Lembata, ternasuk honor di lingkup Pemkab Lembata.
Melalui pernyataan tertulisnya yang diterima media ini, Jumad (11/11/2022 ), FP2L secara tegas mengkritisi pemberian tunjangan untuk DPRD dan honor pemerintah di saat kondisi kemampuan keuangan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) bagi
sumber dana tunjangan Dewan dan honor pemerintah terus menerus menurun.
Bagi FP2L tawaran sejumlah solusi melalui seruan publik pihaknya terkait fakta yang mencuat, adalah pertama
meminta Inspektorat mengkaji ulang tunjangan DPRD dengan kondisi riil yang dapat dijelaskan secara akal sehat, logika, dan kenyataan yang ada di Lembata, termasuk besaran uang makan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dengan catatan harus tinggal di rumah dinas DPRD.
Pada butir ke dua, FP2L meminta agar Inspektorat juga mengkaji ulang semua honor pemerintah pada SBK dan SBU.
Sedangkan butir ketiga, FP2L meminta Inspektorat mengkaji lagi terkait honor Covid 2019 yang diterima oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan DPRD serta tenaga teknis lainnya agar diperiksa secara benar dan sesuai ketentuan, dan jika tidak sesuai ketentuan agar segera disetor kembali ke kas daerah.
Dihubungi kembali via ponselnya dari kupang, Ketua FP2L, Akex Murin Leuhapu menegaskan, terkait fakta yang terkuak, pihaknya merasa prihatin dan terpanggil untuk bersuara melalui seruan publik, sekaligus memberikan solusi kepada pemerintah agar dapat meninjau kembali dan segera menuntaskan persoalan ini.
Alex menerangkan, untuk honor Covid hanya untuk yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid di daerah, seperti Forkopimda, tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, dan tenaga pengamanan, dan lainnya yang terkait.
Pihaknya lanjut Alex, juga mendesak Inspektorat agar memeriksa honor Forkopimda, agar yang tak masuk dalam unsur Forkopimda diminta menyetor kembali honor yang sudah diterima.
"Kami berharap Pak Penjabat Bupati agar meminta Inspektur, segera menuntaskan masalah yang lagi mencuat di Lembata ini. Karena bagaimanapun semua yang disuarakan FP2L adalah demi Lewotanah dan Leu Auq Lembata".ungkap Akexs.**
