Notification

×

Soroti Tunjangan DPRD Lembata, Ketua FP2L Angkat Bicara

Jumat, 11 November 2022 | November 11, 2022 WIB Last Updated 2022-11-11T13:20:43Z
BT.COM | LEWOLEBA -- Merasa prihatin atas   kondisi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lembata yang terus mengalami penurunan, Forum Penyelamat Lewotanah Lembata ( FP2L), melalui seruan publiknya meminta pihak pemerintah setempat,  agar  meninjau kembali kebijakan pemberian tunjangan -tunjangan DPRD Lembata, ternasuk  honor di lingkup Pemkab Lembata.

Melalui pernyataan tertulisnya yang diterima media ini, Jumad (11/11/2022 ), FP2L  secara tegas mengkritisi  pemberian    tunjangan untuk  DPRD dan honor pemerintah  di saat kondisi kemampuan  keuangan daerah,  baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU)  bagi
sumber dana tunjangan Dewan dan honor pemerintah  terus menerus menurun.

 Bagi FP2L tawaran sejumlah solusi   melalui seruan publik  pihaknya terkait fakta yang mencuat, adalah  pertama 
 meminta Inspektorat mengkaji ulang tunjangan DPRD dengan kondisi riil yang dapat dijelaskan secara akal sehat, logika, dan kenyataan yang ada di Lembata, termasuk besaran uang makan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dengan catatan harus tinggal di rumah dinas DPRD.

Pada butir ke dua,  FP2L  meminta agar Inspektorat juga mengkaji ulang semua honor pemerintah pada SBK dan SBU.

Sedangkan butir ketiga,  FP2L  meminta Inspektorat mengkaji lagi terkait honor Covid 2019 yang diterima oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan DPRD serta tenaga teknis lainnya agar diperiksa secara benar dan sesuai ketentuan,  dan jika tidak  sesuai ketentuan agar segera disetor kembali ke kas daerah.

Dihubungi kembali via ponselnya dari kupang,  Ketua FP2L,   Akex Murin Leuhapu menegaskan,  terkait fakta yang terkuak,  pihaknya merasa prihatin  dan terpanggil untuk bersuara melalui seruan publik,  sekaligus memberikan solusi  kepada pemerintah agar  dapat meninjau  kembali dan segera menuntaskan persoalan ini.

Alex menerangkan, untuk honor Covid hanya untuk yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid di daerah,  seperti Forkopimda, tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, dan tenaga pengamanan, dan lainnya yang terkait.


Pihaknya lanjut Alex,   juga mendesak  Inspektorat agar  memeriksa  honor Forkopimda,  agar yang tak masuk dalam unsur Forkopimda diminta menyetor kembali honor yang sudah diterima.


 "Kami berharap  Pak Penjabat Bupati agar meminta Inspektur,  segera  menuntaskan masalah yang lagi mencuat di Lembata ini. Karena bagaimanapun semua  yang disuarakan FP2L adalah demi Lewotanah dan Leu Auq Lembata".ungkap Akexs.**