 |
BT.COM | OELAMASI -- Bersama Bank Indonesia dan ASEAN Indonesia 2023, Bupati Kupang Korinus MASNENO membuka HLM TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) kab. Kupang dengan tema " Sinergi dan Kolaborasi Pemulihan Perekonomian Kab. Kupang" yang merupakan bentuk tanggung jawab semua pihak dalam menjaga perekonomian di kab. Kupang dan Prov.NTT, pada hari Rabu, 29 Maret 2023 bertempat di Aula Kantor Bupati Kupang di Kota Oelamasi.
Dalam rangka pengendalian inflasi di Kab. Kupang, Pemerintah telah dan akan terus berupaya melakukan beberapa kegiatan bersama TPID Kab. Kupang untuk menjaga ketersediaan barang dan jasa, sekaligus menekan kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Paskah dan hari raya Idul Fitri.
Semua upaya untuk menjamin ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif antar berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau dan dapat berpartisipasi optimal dalam pembangunan daerah Kabupaten Kupang.
Masneno dalam sambutannya mengatakan, inflasi sekarang menjadi isu prioritas di seluruh Indonesia, oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dan upaya yang luar biasa, diantaranya wajib mengintensifkan kegiatan operasi pasar murah, menguatkan dan melaksanakan kerjasama antar daerah, melakukan mapping atau pemetaan produksi dan distribusi, menggalakkan komunikasi penggunaan produk olahan dalam negeri, BBM subsidi tepat sasaran, gerakan Penghematan energi, supervisi progres pembangunan penyalur BBM satu harga, percepatan realisasi belanja, tanam pangan cepat panen, subsidi biaya angkut komoditas dan meningkatkan produksi komoditas hortikultura.
"Pada momentum ini, saya juga mengajak kita semua baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk bekerja keras dan cerdas meningkatkan produksi dan produktivitas dengan cara-cara yang efektif efisien produktif dan inovatif.
Tingkatkan produksi dan produktivitas kita pada semua sektor kehidupan agar kita mencapai kemandirian ekonomi. Marilah kita gunakan produk dalam negeri dan produk lokal yang sesungguhnya dapat berkontribusi memecahkan masalah ketersediaan sekaligus menekan tingkat pengeluaran.
Inflasi yang tidak terkendali tentu tidak kita inginkan bersama karena itu kita harus berupaya keras agar inflasi tetap terkendali dengan baik. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama baik pemerintah swasta maupun masyarakat.
"Saya mengajak kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam tata kelola perekonomian agar produksi distribusi dan konsumsi kita berada dalam suatu stabilitas dan mendorong dinamika yang tinggi dalam menghadapi perekonomian", tegas Bupati Kupang.
Tidak hanya itu, Masneno mengajak semua pihak untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya inflasi.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTT, Donny H. Heatubun, juga mengatakan kami dari Bank Indonesia memberikan apresiasi kepada Pemkab Kupang dan Forkopimda yang terkabung dalam TPID. Isu inflasi menjadi penting bagi negara kita. Tantangan kita tidak lebih mudah dengan tahun kemarin.
Ada isu ketahanan pangan, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi secara global akibat geopolitik, manusia serta cuaca dan iklim yang tentu saja menggangu transportasi yang menjadi masalah distribusi pangan kita.
Donny H. Heatubun menjelaskan bahwa angka inflasi NTT sampai awal tahun berada diatas angka inflasi nasional. "Mestinya siklusnya hrs dibawah angka inflasi tapi malah berada di atas angka 1% sehingga sehingga harus diangkat menjadi 7% yang merupakan anomali. Biasanya setelah Natal dan Tahun Baru, inflasi menjadi rendah. Yang juga merupakan akibat dari cuaca ekstrim karena tidak semua kabupaten/kota menghasilkan komoditas pangan", ujarnya.
Heatubun juga mengajak pihak Pemerintah Provinsi hingga Kab/Kota untuk bisa mengendalikan inflasi. "Pada bulan Februari, kita mengalami deflasi yang cukup dalam yakni 0,6%. Sehingga pada bulan tersebut angka inflasi di NTT langsung dibawah angka nasional. Tingkat inflasi di NTT akan dihitung di 3 Kab/Kota yakni Kota Kupang, Waingapu dan Sikka dengan distribusi 80, 10, 10 , kita mencoba fokus pengendalian di kota Kupang agar jika berhasil kita bisa menurunkan inflasi di NTT. Harus ada kerja sama antar daerah. Dengan mengandalkan Kupang dalam pengendalian inflasi yakni Kab. Kupang menjadi lumbung padi bagi Kota Kupang. Pengendalian inflasi selalu ada nilainya."
Donny mengajak 22 Kab/Kota untuk tetap melakukan pengendalian inflasi karena nanti hasilnya ada. Dia memastikan jika Bupati bisa melakukan TP2DD, maka akan semakin tinggi tingkat digitalisasinya dan Kab. Kupang akan semakin tinggi angkanya menjadi 78% , yang mana selangkah lagi masuk zona digital diangka 97 % hingga akhrnya menjadi 100%. Kab. Kupang harus melakukan berbagai langkah dari sisi pajaknya, retribusi dan bisa bekerja sama dengan BUMN untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memanfaatkan QRIS.
Turut hadir, Asisten II Sekda Kab. Kupang Messak Elfeto, Forkopimda Kab. Kupang, para pimpinan OPD terkait, perwakilan OJK Provinsi NTT, perwakilan Perum Bulog Devisi Regional NTT dan pers.**
