BT.COM | OELAMASI -- Tahun 2023, Kabupaten Kupang menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTT,
Acara ini berlangsung di Kantor Bupati di Oelamasi, Senin (20/11/2023) dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake dan dihadiri Pj.Walikota dan para Bupati se-NTT.
Pj.Gubernur Ayodhia Kalake dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Pencapaian target tersebut harus di dukung penuh oleh seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi NTT. Saat ini Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya keras dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT.
Berdasarkan laporan data e-PPGBM Kabupaten/Kota bahwa kondisi perkembangan stunting di NTT sejak tahun 2019 sampai 2023 terus terjadi penurunan yang cukup signifikan di mana tahun 2019 30% (91.120 anak); Tahun 2020 24,2% (90.602 anak); Tahun 2021 20,9 (81.354 anak); Tahun 2022 17,7% (77.338 anak) dan Tahun 2023 15,2% (63.804 anak) atau rata-rata penurunan stunting sebesar 3,4% selama 5 tahun terakhir.
Dikatakan Ayodhia beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah data anak stunting yang telah di identifikasi masing-masing Kabupaten/Kota harus diberi intervensi secara tepat sasaran dan tepat waktu melalui pemberian makanan tambahan secara rutin diantaranya upaya pencegahan ibu hamil kekurangan energi kronis dapat memastikan asupan gizi yang cukup melalui PMT 90 hari secara rutin agar tidak melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah dan stunting; tingkatkan kualitas pengukuran dengan menggunakan alat terstandar dan penguatan SDM tenaga kesehatan (Nakes) yang sudah tersedia; upaya preventif yang harus kita lakukan harus difokuskan pada balita berat badan tidak naik 1 kali (Balita "T").
Data menunjukkan bahwa terdapat 102.534 anak tergolong Balita T (Data triwulan III tahun 2023). Ada 5 Kabupaten tertinggi yakni kota Kupang 9.656 balita, Kabupaten Flores Timur 7.896 balita, TTS 7.474 balita, TTU 7.442 balita dan Sikka 6.653 balita. Upaya preventif mutlak dilakukan karena balita "T" ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kasus stunting di NTT. Untuk itu, dibutuhkan langkah strategi konkrit dan upaya solutif bersama sebagai tindakan preventif kedepan.
Status gizi anak di provinsi NTT ungkap Kalake masih diperhadapkan dengan sejumlah permasalahan sekaligus tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama antara lain : rendahnya pengetahuan keluarga tentang pola asuh anak dan pola konsumsi pangan keluarga yang bergizi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal; masih terbatasnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan sanitasi yang belum layak; status kurang gizi kronis maupun stunting dalam waktu yang lama dan tidak tertangani secara medis; jumlah anggota keluarga yang cukup tinggi mengakibatkan pemenuhan pangan dan gizi bagi anak terabaikan; persoalan administrasi kependudukan dan data kependudukan sebagai persyaratan untuk mengakses berbagai skema jaminan sosial seperti PKH, KIS, KIP, BPJS dan lain-lain.
"Permasalahan dan tantangan ini mestinya kita atasi melalui kerja-kerja kolaborasi dan konvergensi yang lebih produktif dengan berbagai pihak serta meningkatkan berbagai upaya terobosan/inovasi demi terwujudnya target kinerja kita kedepan.Saya memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berupaya keras dan menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan stunting. Termasuk Lembaga Mitra Pembangunan yang juga berkontribusi dan mendukung Pemprov NTT. Harapan kedepan agar praktik baik kerja kolaborasi ini harus terus kita kreasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan serius di provinsi ini.
Bupati Kupang Korinus Masneno, selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rakord menyambut baik kehadiran Pj.Gubernur, para Bupati, Wakil Bupati, Pj.Walikota Kupang, Pj.Bupati bersama para pejabat dari 21 Kabupaten/Kota se-provinsi NTT di Oelamasi.
"Terima kasih bapak Pj.Gubernur telah memilih kami Kabupaten Kupang sebagai tempat dilaksanakan kegiatan rakor percepatan penurunan stunting tingkat provinsi NTT," ungkap Masneno.
Dirinya berharap, kiranya kegiatan ini akan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif dan adaptif dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Dijelaskan Masneno upaya penurunan stunting di Kabupaten Kupang giat dilakukan dengan Gerakan Orang tua Asuh, kolaborasi antara Pemkab Kupang, TNI-Polri, Gereja dan stakedolder lainnya. Upaya yang dilakukan juga jelas Masneno memberikan hasil dengan penurunan angka stunting menjadi 12 persen saat ini dan ditargetkan sesuai target RPJMD Kabupaten Kupang tahun depan bisa berada dibawah 10 persen.
Kepala Bappelitbangda NTT, Alfonsius Theodorus selaku koordinator panitia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan rakor ini adalah sebagai momen evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan stunting khususnya hasil pengukuran operasi timbang bulan Agustus Tahun 2023, dan adanya komitmen bersama dalam akselerasi secara konkrit untuk memberima intervensi bagi 63.804 anak stunting (15,2%) dan menemukan serta menyepakati upaya strategis dan solutif bagi penanganan balita tidak naik berat badan 1 kali (Balita "T") di masing-masing Kabupaten/ Kota.
Rakor ini dikemas dengan serangkaian acara diantaranya penyerahan bantuan dari BAPANAS ke keluarga beresiko stunting secara simbolis kepada 10 penerima di Kabupaten Kupang oleh Penjabat Gubernur; penyerahan bantuan secara simbolis untuk 5 ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 5 anak stunting oleh Ibu Ketua TP-PKK Prov.NTT, tablet tambah darah bagi remaja putri secara simbolis oleh perwakilan siswi SMK sebagai bentuk pencegahan stunting dari usia remaja; penyerahan bantuan dari Pos Indonesia, serta penyerahan plakat dan piagam penghargaan kepada 10 Kabupaten terbaik berdasarkan penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi NTT Tahun 2023.
Acara dilanjutkan dengan paparan percepatan penurunan stunting di 22 Kab/Kota Se NTT yang disampaikan para Kepala Daerah maupun perwakilan. Turut serta dalam rakor ini, Bapeda Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BKKBN, Lembaga Mitra Pembangunan, dan undangan lainnya.**