Penulis: Redaksi
BT.COM | KUPANG -- Wacana pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Amfoang kembali menguat.
Beberapa tokoh daerah dan politisi lokal ramai-ramai mendukung, bahkan mendorong percepatan proses ini. Namun di tengah euforia tersebut, kita harus mengajukan pertanyaan kritis: apakah pemekaran ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar ambisi elite yang haus kekuasaan?
Secara teori, DOB bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Namun pengalaman di banyak daerah lain membuktikan, tak sedikit DOB yang justru menjadi beban fiskal negara. Sebagian besar bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) tanpa memiliki kapasitas fiskal memadai. Apakah Amfoang siap secara ekonomi dan administratif?
Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Wilayah Amfoang masih menghadapi tantangan serius: infrastruktur jalan yang belum memadai, akses air bersih terbatas, layanan pendidikan dan kesehatan yang timpang, serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Apakah dengan status kabupaten baru, masalah-masalah ini otomatis akan teratasi? Ataukah kita justru menciptakan pemerintahan baru yang rentan korupsi dan pemborosan anggaran?
Lebih ironis lagi, proses pengusulan DOB Amfoang minim partisipasi rakyat. Suara rakyat akar rumput nyaris tak terdengar, kalah oleh narasi elite lokal yang menjanjikan "perubahan". Padahal, pemekaran daerah seharusnya didorong oleh kebutuhan objektif, bukan kepentingan politik menjelang Pilkada atau Pemilu.
Risiko lain yang tak kalah serius adalah pembengkakan birokrasi. Pemekaran berarti pembentukan DPRD baru, rekrutmen ASN, pembangunan kantor pemerintahan, hingga belanja aparatur yang menyedot APBD. Dalam situasi ekonomi nasional yang sedang berhati-hati akibat tekanan global, langkah ini perlu dikaji ulang secara rasional.
Apabila niatnya adalah menghadirkan pemerataan pembangunan, maka penguatan infrastruktur dan tata kelola di tingkat kecamatan dan desa jauh lebih bijak daripada mendirikan kabupaten baru. Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat sebaiknya berhenti mendorong pemekaran yang tidak didasari kajian matang.
Masyarakat Amfoang harus jeli. Jangan sampai hanya karena janji-janji politik, masa depan daerah dikorbankan. Kita tidak butuh simbol administratif baru, kita butuh pelayanan publik yang nyata dan pembangunan yang merata.
Catatan redaksi: Jika Anda memiliki pandangan berbeda atau ingin menanggapi opini ini, silakan kirimkan artikel Anda ke redaksi.
