BELU, BUSERTIMUR- Pembukaan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu yang membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2020 menuai kritikan dan partanyaan besar terkait realisasi anggaran bagi team relawan Covid-19 di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Ketua Komisi satu, Benedictus Manek, SE.upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19 perlu di bentuk team-team khusus untuk bekerja keras melawan Corona Virus ini. Namun dalam rekrutmen team relawan harusnya sesuai kriteria.
"Kita minta kriteria dalam rekrutmen tenaga relawan serta prosedurnya karena yang kita amati itu tenaga kesehatan tidak di ikut sertakan dalam team relawan, sementara tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam melawan Covid-19." Kata Benedictus.
Dalam hal ini, Benedictus menjelaskan bagaimana team relawan bisa bekerja sementara tidak kompeten di bidang tersebut. "Bicara Covid-19 artinya kita bicara Kesehatan, bagiamana bisa teratasi sementara tenaga relawan bukan dari tenaga kesehatan." Tegas Benedictus
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam rekrutmen team relawan, seharusnya dari Dinas Kesehatan dengan kriteria yang ada
"Kita sangat sesalkan rekrutmen relawan Covid-19 bukan di lakukan oleh Dinas Kesehatab melainkan Sat Pol PP. Kita lihat saja Tugas team relawan sebagai apa?" Tanya Benedictus.
Benedictus dengan tegas mengatakan akan membawa persoalan ini ke panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kalau penjelasan tidak terperinci dan tidak dapat di terima, maka saya selaku Ketua Fraksi Partai Nasdem Bersama teman- teman dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar, kami akan bawa ini ke Pansus dan tentunya punya konsekunsi." Tutup Benedictus
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Belu dr. Joice Manek dalam agenda rapat tersebut membenarkan jika dirinya selaku Kadis Kesehatan tidak tahu akan rekrutmen team relawan covid-19 di Kabupaten Belu.
"Untuk perekrutan tenaga relawan Covid-19 di Kabupaten Belu kami tidak tahu." Kata Joice.(ETBA)
