BT.COM | OELAMASI – – Pertanggung jawaban Bupati Kupang terhadap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang tahun 2022, fraksi Gerindra -Hanura mencermati implementasi belanja sebesar 1.23 triliun lebih yang dimana pos dari pada pendapatan 1,17 triliun kemudian belanja 1,23 triliun sangat over lap .
"Ini sangat menggangu kemudian implementasi pada realisasi belanja tahun 2023 karena silpa kita ada 14 miliard dan itu juga jangan sampai 14 miliar merupakan silpa bertuan",ungkap politisi senior, Anthon Natun kepada awak media usai penutupan sidang II masa persidangan III DPRD Kabupaten Kupang, Jumat 28 Juli 2023.
Menurut Anthon Natun, kalau silpa bertuan berarti devisit 78 miliard itu sangat menggangu belanja, oleh karena itu diharapkan agar OPD penyumbang penerimaan daerah khusus pendapatan asli daerah(PAD) harus genjot supaya devisit tahun 2023 dari 78 miliard bisa di implementasikan dengan baik.
"Kalau memang ada terjadi kerusakan-kerusakan itu perlu sekali pemerintah mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan infrastruktur tahun 2023 ini jangan kita merealisasikan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2022 namun kegiatan fisik harus dipantau dan dievaluasi apakah dilapangan mengalami kerusakan atau tidak sesuai bestek",ujar Natun
Kemudian nanti kita mendapatkan out put bagi kepentingan masyarakat karena implementasu APBD tujuan utama adalah membangun ekonomi masyarakat bagaimana infrastruktur bisa mendukung aktifitas rakyat untuk sejahtera.
Dengan demikian semua ini dapat berjalan dengan baik angka kemiskinan dengan sendirinya menurun
"Sekarang kemiskinan nomor urut tiga seluruh NTT itu pertanda bahwa kita belum kerja secara baik di Kabupaten Kupang,"Ujarnya
"Dengan ini kita mengharapkan pemerintah jangan melihat saja realisasi anggaran tapi melihat outputnya berguna bagi kepentingan rakyat atau tidak,"Tegas Anthon
Anthon menambahkan bahwa tidak terkoreksi kemiskinan karena ada satu hal yakni masalah pertanian belum di sentuh secara baik ,ini yang menjadi indikator utama dalam penurunan angka kemiskinan dalam implementasi pendapatan 1,17 Triliun kemudian realisasi belanja itu 1,23 triliun sehingga perlu evaluasi fakta di lapangan betul di perhatikan oleh pemerintah agar berguna bagi kepentingan masyarakat
Ditanya terkait dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang sebentar lagi akan usai sehingga bagaimana bisa mengenjotnya, Anthon Natun Mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak akan habis sampai dunia kiamat. Tetapi yang habis jabatan adalah Korinus Masneno dan Jerry Manafe itu artinya siapa pun Bupati dan Wakil Bupati harus mengenjot karena itu mempegaruhi belanja secara keseluruhan untuk tahun 2023 .
Untuk itu dirinya menghimbau kepada untuk dinas-dinas yang mencari penerimaan daerah itu harus meninjau karena silpa 14 miliar berarti dibutuhkan kurang lebih 64 miliar untuk mendorong pembiayaan yang devisit 2023 ini sebesar 78 miliard.(Nadab*)
