Oleh : Etmon Oba, S.H
Penulis adalah Pegiat Media Massa
Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan meresapi makna demokrasi secara lebih mendalam. Dalam proses demokrasi ini, pendidikan politik memegang peranan kunci. Namun, pendidikan politik yang ada selama ini sering kali hanya bersifat formalitas, dengan masyarakat hanya menjadi obyek dari serangkaian kampanye yang sekadar mengulang jargon politik tanpa menyentuh aspek-aspek esensial dari partisipasi politik yang sehat.
Pendidikan politik dalam konteks Pilkada 2024 seharusnya tidak sekadar mengajarkan masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos. Lebih dari itu, masyarakat perlu memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas, serta memiliki visi dan misi yang selaras dengan kebutuhan rakyat.
Salah satu aspek penting dari pendidikan politik adalah memperkenalkan nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dalam setiap proses pemilihan, selalu ada potensi konflik atau perbedaan pandangan. Oleh karena itu, masyarakat harus diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menyikapi hasil pemilihan dengan sikap legowo, tidak dengan cara-cara kekerasan atau provokasi yang bisa merusak tatanan sosial.
Selain itu, pendidikan politik harus diarahkan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Di era digital, informasi dapat diakses dengan mudah, namun tidak semua informasi valid atau relevan. Literasi politik berarti kemampuan masyarakat untuk memilah informasi, menghindari hoaks, dan mengenali berita yang tendensius atau sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini publik secara negatif. Dalam Pilkada 2024, literasi ini akan sangat penting karena media sosial menjadi salah satu arena utama dalam penyebaran informasi politik.
Masyarakat juga perlu memahami pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan. Pendidikan politik harus mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam mengawasi jalannya pemilihan, dari proses kampanye hingga perhitungan suara. Pengawasan publik yang efektif dapat mencegah praktik-praktik kecurangan, seperti politik uang atau manipulasi suara, yang sering kali terjadi dalam kontestasi politik lokal.
Pendidikan politik seharusnya juga mencakup pemahaman tentang fungsi dan peran kepala daerah. Masyarakat sering kali terjebak dalam memilih kandidat hanya berdasarkan popularitas atau citra yang dibangun selama kampanye. Padahal, seorang kepala daerah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan, membuat kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat, serta memiliki komitmen pada akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat perlu diberi informasi yang memadai mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin daerah, sehingga pilihan mereka tidak didasarkan pada pencitraan semata, tetapi pada kapasitas dan rekam jejak yang nyata.
Konteks lokal juga harus menjadi bagian dari pendidikan politik. Setiap daerah memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk kritis dalam menilai program-program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah. Apakah program-program tersebut realistis dan sesuai dengan kebutuhan daerah mereka? Apakah calon kepala daerah memiliki solusi konkret untuk masalah-masalah lokal seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau lingkungan? Tanpa pemahaman yang baik mengenai isu-isu lokal, masyarakat akan kesulitan menentukan pilihan yang tepat.
Pendidikan politik yang ideal juga harus membekali masyarakat dengan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik yang berkelanjutan. Pemilu bukanlah akhir dari partisipasi politik warga negara, tetapi justru awal dari keterlibatan mereka dalam mengawal pemerintahan. Masyarakat perlu diajarkan bahwa setelah terpilihnya kepala daerah, mereka memiliki hak untuk terus mengawasi, memberi masukan, dan berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan janjinya dengan baik.
Dalam Pilkada 2024, pendidikan politik harus menjadi agenda prioritas bagi semua pihak, baik pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, maupun organisasi masyarakat sipil. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan pemilih yang cerdas, yang tidak mudah terprovokasi oleh politik identitas, hoaks, atau janji-janji kosong. Pemilih yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang tepat, yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya.
Dengan demikian, pendidikan politik yang menyeluruh, kritis, dan partisipatif harus menjadi fondasi utama dalam menghadapi Pilkada 2024. Masyarakat yang terdidik secara politik akan menjadi pilar demokrasi yang kuat, yang mampu menjaga proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Hanya dengan cara ini, demokrasi lokal di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.**
