BTMCOM | MALAKA -- Aktivis Nusa Tenggara Timur (NTT), Asten Bait, melontarkan kritik keras terhadap langkah Bupati Malaka yang telah melaporkan warganya sendiri ke aparat penegak hukum.
Warga tersebut disebut sebagai salah satu pihak yang selama ini aktif memberikan masukan konstruktif demi kemajuan daerah.
Menurut Asten, tindakan tersebut mencerminkan sikap antikritik dan bentuk arogansi kekuasaan yang tidak selaras dengan semangat demokrasi.
"Bagi saya, Bupati Malaka tidak memahami demokrasi dan tidak memiliki nurani untuk berterima kasih kepada masyarakat kecil yang turut berpikir dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Malaka," tegas Asten dalam keterangannya kepada media, Jumat (26/7).
Ia menilai, langkah hukum terhadap warga pengkritik justru menunjukkan bahwa kepala daerah tersebut alergi terhadap masukan. Padahal, kata dia, kritik yang disampaikan oleh masyarakat adalah wujud kepedulian dan cinta terhadap pemimpin agar bekerja lebih baik.
"Kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan cermin dari harapan rakyat. Seorang pemimpin seharusnya merespons dengan solusi, bukan represif," tambahnya.
Asten meminta aparat kepolisian untuk tidak serta-merta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berasal dari tafsir subjektif kekuasaan. Ia khawatir, jika cara-cara seperti ini dibiarkan, akan menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat.
"Aparat jangan terjebak dalam pola pikir otoriter yang menyesatkan. Ini langkah keliru dan bisa jadi preseden buruk bagi sistem demokrasi di daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Asten mendesak Bupati Malaka untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan demi menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. Ia juga memperingatkan bahwa kalangan aktivis di NTT tidak akan tinggal diam jika warga yang menyuarakan kepentingan publik justru dikriminalisasi.
"Jika proses hukum ini terus berlanjut dan merugikan warga yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kami akan mengkonsolidasikan kekuatan. Aktivis NTT tidak akan berdiam diri menghadapi tindakan yang membungkam suara rakyat," tegas Asten.
Ia menegaskan, pemimpin yang antikritik adalah ancaman bagi demokrasi. Dan jika praktik seperti ini dibiarkan, jangan harap akan ada perubahan berarti bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.**
