 |
| Sumber Foto : TeropongNews |
BT.COM | KUPANG -- Sebuah ironi terjadi di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Di tengah keterbatasan, masyarakat setempat justru menunjukkan inisiatif luar biasa: mereka rela mengumpulkan dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan rusak yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Langkah spontan warga ini bukan sekadar aksi gotong royong biasa. Ini adalah bentuk kritik terbuka yang sangat keras terhadap Pemerintah Kabupaten Kupang maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang hingga kini belum menunjukkan kepedulian nyata terhadap kondisi infrastruktur dasar masyarakat pedesaan.
“Saya terharu dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif masyarakat kecil ini. Namun lebih dari itu, ini adalah tamparan keras bagi pemerintah yang menutup mata terhadap jeritan rakyat kecil,” ujar seorang aktivis muda Kabupaten Kupang, Asten Bait kepada media ini pada Minggu 20 Juli 2025
Kondisi jalan di wilayah tersebut, baik yang berstatus provinsi maupun kabupaten, dinilai sangat memprihatinkan. Kerusakan parah yang dibiarkan bertahun-tahun menghambat akses warga terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Saya sudah menyampaikan hal ini beberapa waktu lalu kepada pemerintah daerah, namun tidak ada respons berarti hingga sekarang. Pemerintah seolah menunggu rakyatnya berjuang sendiri, baru kemudian turun tangan,” lanjut Asten
Ia juga mempertanyakan prioritas pembangunan daerah yang saat ini justru lebih fokus pada proyek-proyek prestisius. Salah satunya adalah rencana pembangunan lapangan sepak bola termegah di NTT, yang dinilai tidak menyentuh langsung kebutuhan mendesak masyarakat di desa-desa terpencil.
“Pemerintah harus lebih bijak dalam menyusun skala prioritas pembangunan. Jalan yang layak lebih penting bagi rakyat ketimbang fasilitas mewah yang tidak menjawab kebutuhan dasar,” tegasnya.
Desa Tunbaun kini menjadi simbol perlawanan senyap dari rakyat kecil yang memilih bertindak ketika negara abai. Kepekaan dan keberanian warga patut menjadi cermin bagi para pemangku kebijakan, bahwa pembangunan sejati bukan tentang pencitraan, melainkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.**
