BT.COM | FLOTIM -- Sejumlah kontraktor di Kabupaten Flores Timur (Flotim) mengeluhkan terhambatnya progres pekerjaan fisik tahun anggaran 2025. Pasalnya, dana uang muka sebesar 30 persen yang seharusnya dicairkan setelah proses lelang, hingga kini belum juga diterima.
Informasi yang diperoleh media ini dari salah satu kontraktor yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan pencairan uang muka tahap I sejak usai penandatanganan kontrak pada September 2025. Semua dokumen telah dilengkapi sesuai ketentuan, namun dana tersebut belum juga dicairkan.
“Kami sudah ajukan sejak awal September, semua berkas lengkap, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Ini tentu menghambat pekerjaan di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, proses pencairan yang lamban ini dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik. Biasanya, proses pencairan bisa memakan waktu hingga satu setengah hingga dua bulan.
Berdasarkan pantauan media di beberapa titik proyek pembangunan gedung pendidikan tahun anggaran 2025, progres pekerjaan fisik masih berada di bawah 40 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Flores Timur, Ferdinan Ama Bolen, yang dikonfirmasi media ini pada Selasa (21/10/2025), membenarkan bahwa berkas pengajuan dari dinas terkait baru saja masuk ke pihaknya.
“Baru diajukan PKO, dan ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki,” jelas Ama Bolen singkat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Flores Timur, Simon Soge, menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses pengajuan pencairan dana tersebut.
“Tidak ada kendala, hanya saja pejabat PKO yang bertanggung jawab sempat berhalangan, jadi berkas belum sempat diajukan lebih awal,” terang Simon Soge.
Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa secara teori, uang muka biasanya dicairkan pada awal bulan pertama pelaksanaan pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, kondisi di lapangan terkadang berbeda.
“Kita berharap penyedia tidak sepenuhnya bergantung pada uang muka, karena mereka wajib memiliki modal kerja agar proyek tetap berjalan. Pemerintah tentu memberikan dukungan melalui uang muka dan termin,” ujar Simon.
Ia menambahkan, keterlambatan juga bisa terjadi tergantung pada masing-masing pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani paket proyek.
“Kalau proyek yang saya tangani, semuanya sudah menerima uang muka. Bahkan saya bantu fasilitasi pinjaman modal konstruksi di Bank NTT. Saat ini, tahap pencairan sudah bisa diakses karena sudah dilayani pihak keuangan sejak 20 Oktober,” tutup Simon Soge.**
