Jakarta, BuserTimur = Menjadi seorang anggauta TNI atau Polri wajib memiliki kesehatan yang Prima karena mereka adalah alat pertahanan dan keamanan negara, kesehatan merupakan faktor utama bagi para Prajurit TNI-Polri baik dari Prajurit Pertama, Bintara, maupun Perwira. karena kesehatan merupakan faktor utama di tubuh TNI- Polri maka sejak TNI-Polri Berdiri dilengkapi dengan perangkat Kesehatan mulai dari Pusat Kesehatan TNI-Polri sampai dengan Rumah sakit bahkan Perwira Korps Kesehatan yang membidang kesehatan di TNI–Polri.
Ditengah-tengah perkembangan situasi dan jaman bukan hanya Prajurit TNI – Polri Yang butuh kesehatan, tetapi masyarakatpun butuh sehat dan penanggulangan wabah penyakit di masyarakat dan rakyat Indonesiapun membutuhkan gerak cepat dari Institusi TNI-Polri.
Untuk melayani Masyarakat. Sudah sangat terbukti ketika terjadi Pandemi Covid 19 sejak awal TNI maupun Polri dengan penuh tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia mengerahkan Korps Kesehatan mereka mulai dari tingkat kecamatan dan Kabupaten serta Propinsi maupun tingkat Pusat semua bahu membahu demi rakyat Indonesia bersatu dibantu oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kodim dan Polres ditingkat kabupaten serta Korem maupun Kodam serta Polda ditingkat Propinsi sampai dengan Mabes TNI, maupun Mabes TNI AD, AL, AU serta Mabes Polri.
Kecepatan dan ketepatan pengerahan pasukan dalam menangani bencana kesehatan tidak diragukan lagi dari Unsur TNI-Polri bukan berarti bahwa yang lain tidak punya andil dalam mengatasi bencana Kesehatan semacam Covid-19. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Serta Badan Intelijen Negara Juga memiliki andil didalam mengatasi Bencana Nasional Kesehatan tersebut walaupun dengan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terbatas, tidak seperti TNI–Polri yang memiliki dokter dan tenaga kesehatan yang lumayan berada disetiap Provinsi maupun Kabupaten dan bisa dengan cepat dikerahkan.
Tidak dapat disangkal bahwa lembaga kesehatan yang paling solid dan sangat mudah di kerahkan untuk membantu seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi bencana kesehatan adalah Korps Kesehatan TNI–Polri dibantu perangkat lain dari setiap anggota TNI-Polri, oleh sebab itu Seluruh anggota TNI–Polri perlu memiliki kesehatan yang prima dalam melaksanakan pengabdian kepada Bangsa dan Negara dan sangat perlu perhatian Pemerintah dan negara apabila Institusi Kesehatan TNI atau Polri mulai digoyang oleh sebuah organisasi sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat dengan menyudut Dokter TNI beberapa tahun lalu dan Sekarang Sangat perlu dipelajari dan didalami apa motif dari organisasi Masyarakat Sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut, Perlu adanya penyelidikan dalam permasalahan tersebut oleh TNI dan Polri atau TNI - Polri tidak harus berdiam diri karena mungkin ada maksud terselubung untuk menggoyang Pertahanan dan Keamanan Negara. Dengan Pernah dilakukan Pemecatan beberapa Tahun lalu terhadap Dokter Militer setingkat Perwira Tinggi aktif Sampai saat ini dari organisasi Masyarakat setingkat LSM dibidang Kedokteran yang katanya punya hak tunggal dalam merekomendasikan praktek setiap dokter dalam memiliki izin praktek dan sekarang ormas setingkat LSM tersebut merasa super body.
Perlunya ketegasan Pemerintah sehingga tidak membingungkan semua rakyat Indonesia, DPR RI dan Pemerintah Perlu mengambil langkah cepat dan TEGAS sehingga Kesehatan Rakyat terjamin aman. Dengan berdirinya PDSI menandakan Pemerintah telah melegitimasi sah beririnya PDSI, Namun Legitimasi itu saja tidak Cukup perlunya memberikan Wewenang yang sama kepada PDSI untuk membantu Pemerintah dalam bidang kesehatan, Pendapat seorang Pakar Hukum Petrus Selestinus di Media Online SUARA PEMRED bahwa Organisasi Masyarakat yaitu Elit IDI telah memelintir Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pandangan bahwa IDI sebagai Wadah tunggal dari Organisasi Masyarakat di Bidang Kesehatan. Pemerintah dan DPR RI Perlu juga Menyimak di Youtube Seorang Youtuber bernama Hendro Firleso mengatakan bahwa Ketum IDI dr Adib Khumaidi Pembohong Dan Penebar Hoax ! Bahkan Hendro Firlesso katakan Dia punya data yang sangat Lengkap tentang Hoax yang diciptakan oleh dr Adib Khumaidi. Pemerintah tidak boleh tinggal Diam dalam permasalahan ini, tidak cukup Pemerintah memberikan Legitimasi Hukum dalam penetapan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia ( PDSI ) sebagai Organisasi tempat bernaungnya para Dokter di Indonesia. Langkah tegas yang memberikan wewenang yang sama dengan IDI perlu diberikan kepada PDSI.
DPR RI Memiliki Fungsi Kontrol Kepada Pemerintah juga harus bertindak cepat Dan Tegas dalam merevisi Undang - Undang Yang menyangkut Organisasi Masyarakat yang menangani Kesehatan Masyarakat dan Monopoli sebuah Organisasi Masyarakat sejenis LSM yang membidangi Kesehatan tidak perlu ada lagi di Negara ini biarkan IDI dan PDSI berdiri dan bersaing secara Positip dalam menangani Kesehatan Masyarakat dalam membantu Pemerintah agar Anggota TNI–Polri terutama Para Dokter bisa bekerja secara maksimal dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara dalam menunjang Pertahanan dan Keamanan Negara, Apa jadi nya kalau Para Dokter TNI–Polri harus dinilai dan dikontrol oleh sebuah Organisasi Masyarakat setingkat LSM. Bisa terjadi Kecenderungan adanya kemungkinan Mengadu Domba sesama Anggota TNI yaitu Pimpinan TNI maupun Polri dengan Anak buah mereka yang berprofesi sebagai dokter TNI maupun Polri sehingga dapat melemahkan Pertahanan dan keamanan Negara.
Lembaga Kesehatan TNI–Polri tidak perlu lagi diatur–atur oleh sebuah Organisasi sejenis LSM. Karena dapat Melemahkan Pertahanan dan Keamanan Negara, Kalau Institusi TNI – Polri bisa diInterfensi Oleh Organisasi Masyarakat setingkat LSM atau Ormas, maka dimungkinkan Pihak asing akan mengontrol TNI–Polri lewat Ormas atau LSM tersebut sehingga dapat mempercepat Lemahnya Pertahanan dan Keamanan Negara sehingga Bencana Kesehatan akan lebih mudah masuk ke Indonesia.
TNI–Polri Harus Kuat Dan tidak boleh terpengaruh Ormas dalam menjalankan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara, Jantung dari Pertahanan Negara adalah Kesehatan Anggota TNI – Polri Yang Prima Independensi dari Institusi TNI–Polri perlu tetap dijaga karena Mereka Merupakan Alat Pertahanan dan Keamanan Negara. Praktek " MONOPOLI " Organisasi Masyarakat setingkat LSM yang dibidang Kesehatan tidak perlu lagi ada di Indonesia, Wewenang dalam bidang Kesehatan harus diambil alih "Pemerintah Dan Negara" Bukan lagi ormas atau LSM, sehingga negara memiliki wibawa dimata masyarakat Dan Negara harus Kuat tidak boleh kalah dengan Kekisruhan yang timbul sekarang. Sehingga Kekisruhan dibidang Kesehatan tidak dianggap Pengalihan Isu terhadap kejadian – kejadian yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini, karena ada anggapan segelintir Masyarakat bahwa kekisruhan dalam Muktamar IDI Tersebut adalah Pengalihan ISU . Sekarang Wabah hepatitis adanya wabah Yang Sangat cepat berkembang dan berbahaya, yaitu lonjakan kasus Hepatitis misterius yang sudah menyebar keseluruh dunia dan sudah diperingatkan oleh WHO Tanggung jawab Negara dan Pemerintah Serta DPR RI untuk menghentikan hiruk pikuk antara IDI dan terbentuknya PDSI, Berikan wewenang yang sama kepada kedua Ormas IDI Dan PDSI sehingga tidak berdampak kepada Pertahanan dan Keamanan Negara. IDI dan PDSI harus bersaing secara positif dalam membantu Pemerintah dan rakyat dibidang kesehatan masyarakat Indonesia.
Reportase: Wartawan merangkap Pimpinan Redaksi Star News Indonesia Drs. T Christian L Bengngu.STh.MM
