BT.COM | OELAMASI -- Jembatan Nunpisa di desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, membutuhkan perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTT
Dilansir dari AtlasNews.Id , hal tersebut disampaikan Wakil ketua 2 DPRD kabupaten Kupang, Johanes Yulius Mase pada Selasa 2 2024 bahwa perbaikan jembatan Nunpisa ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur.
Namun demikian, Pemprov belum bisa mengakomodir semua perbaikan infrastruktur sekaligus dikarenakan anggaran yang belum memadai.
Dikatakan Mase, jembatan Nunpisa merupakan akses utama yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kupang saat ini. Hal tersebut diperparah ketika musim hujan saat ini.
“Sudah 2 tahun Jembatan Nunpisa tidak tersentuh pembangunan, miris sekali. Itu salah satu akses penghubung antara Oelamasi dan Amfoang. Baru - baru di hebohkan dengan adanya ibu hamil yang melahirkan harus ditandu lewati banjir, ada orang sakit mau berobat ke Kupang perlu ekstra tenaga untuk lewati kali yang banjir,"Ungkapnya
Ini tanggung jawab Pemprov karena jalan tersebut merupakan jalan Provinsi. Harusnya Pemprov sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan.
Politisi senior PDIP ini mengungkapkan, Pemprov Nusa Tenggara Timur melalui dinas terkait perlu lebih serius untuk mendorong perbaikan jembatan ini kedalam program prioritas.
“Kalau memang Pemprov tidak bisa kerjakan, katakan terus terang agar kami mendorong Pemkab Kupang yang ambil alih pekerjaan jembatan tersebut," tegasnya.
Jembatan Nunpisa yang rusak akibat banjir ungkap Johanes Mase harus menjadi prioritas utama pemerintah sehingga rakyat tidak menjadi korban dari proses saling lempar tanggung jawab antara Pemprov NTT dan Pemkab Kupang.
"Kalau kita duduk diam saja, bagaimana dengan rakyat?. Saya katakan sekali lagi, jika Pemrov tidak bisa, kami Pemkab Kupang akan bersikap," terangnya.
Lanjut Politisi PDIP tersebut, secara pribadi dirinya telah berinisiatif membuka jalan baru sebagai akses jalan alternatif ketika jembatan Nunpisa patah.
Ia menyebutkan jika jalan alternatif tersebut dibuat untuk kepentingan rakyat semata.
"Saya inisiatif bangun jalan alternatif untuk digunakan, mengorbankan tanah keponakan saya. Semua untuk kepentingan rakyat, dan sudah 2 tahun jalan alternatif itu digunakan hingga saat ini belum ada sikap dari Pemerintah. Kalau kita diam saja, rakyat jadi korban," jelasnya.**
