BT.COM | JAKARTA -- Masyarakat Adat Kerajaan Amanatun (MAKANA) akhirnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (7/10/2025). Rombongan dipimpin langsung oleh Raja Amanatun, Drs. Jonatan Banunaek, dan beranggotakan 23 orang, termasuk empat fetor: Fetor Noebana, Fetor Noebone, Fetor Noebokong, dan Fetor Noe Manumuti.
Rombongan tiba di Gedung A, Lantai 1 Kemendagri sekitar pukul 10.00 WIB dan disambut langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, bersama tiga direktur dan Dirjen Administrasi Wilayah (Adwil) Safrizal ZA.
Sebelum audiensi dimulai, Raja Jonatan Banunaek bersama tokoh adat menyuguhkan kotak sirih dan melakukan pengalungan sarung kepada Wamendagri serta pemasangan selendang kepada para direktur sebagai simbol penghormatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut, MAKANA mempertanyakan dua surat Gubernur NTT masing-masing tahun 2014 dan 2025 yang berkaitan dengan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Amanatun.
Dirjen Adwil Safrizal ZA menjelaskan bahwa usulan DOB Amanatun sudah tercatat sejak lama.
“Usulannya sudah ada sejak saya masih menjabat direktur. Dulu jumlah calon DOB sekitar dua ratusan, dan kini sudah menjadi 337 calon DOB di seluruh Indonesia,” ungkap Safrizal.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Amanatun telah masuk dalam data resmi Kemendagri.
“Untuk Amanatun sudah ada di data kami, Bapak Banunaek. Nanti bagian Otonomi Daerah akan menjelaskan soal kelengkapan administrasi dan datanya,” jelasnya.
Bima menambahkan, keputusan akhir terkait pemekaran daerah berada di tangan Presiden, Wakil Presiden, dan Komisi II DPR RI selaku Dewan Otonomi Daerah.
“Kami hanya menerima dan mempelajari usulan-usulan daerah. Bila diminta oleh Presiden atau Komisi II, kami akan memberikan data lengkap mana yang sudah memenuhi syarat agar bisa diprioritaskan,” katanya.
Menutup audiensi, Raja Jonatan Banunaek menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dari Kemendagri.
“Terima kasih kepada Bapak Wamendagri dan seluruh jajaran yang sudah menerima kami dengan hati terbuka. Kami berharap, bila moratorium pemekaran nanti dibuka, Amanatun bisa menjadi prioritas sesuai yang disampaikan tadi,” ujar Banunaek.
Pertemuan diakhiri dengan suasana penuh hormat dan harapan besar agar Amanatun segera mendapatkan atensi khusus dalam kebijakan pemekaran daerah.**
